1 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air | Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2004 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri |
|
2 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air |
|
3 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan | Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Desember 1974 Oleh Presiden Republik Indonesia Suharto |
|
4 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum |
|
5 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|
6 | Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air | Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air |
|
7 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/PRT/1990 Tentang Pengelolaan Atas Air Dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai | peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-48-prt-1990-tentang-pengelolaan-atas-air-dan-atau-sumber-air-pada-wilayah-sungai |
|
8 | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
|
9 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum |
|
10 | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Kualitas Air Minum | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Kualitas Air Minum |
|
11 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
|
12 | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum |
|
13 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum |
|
14 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum |
|
15 | Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
|
16 | Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta PAM JAYA) | Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta PAM JAYA) |
|
17 | Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jaringan Utilitas | Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jaringan Utilitas |
|
18 | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum |
|
19 | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum |
|
20 | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 |
|
21 | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakara Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sistem PenyediaanAir Minum Dengan Teknologi SEA Water Reverse Osmosis Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakara Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sistem PenyediaanAir Minum Dengan Teknologi SEA Water Reverse Osmosis Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
|
22 | Keputusan Gubernur Nomor 779 Tahun 2022 | Keputusan Gubernur Nomor 779 Tahun 2022 tentang Tarif Batas Atas, Tarif Batas Bawah Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Tahun 2023 |
|
23 | Keputusan Gubernur Nomor 389 Tahun 2022 | Keputusan Gubernur Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota Badan Regulator Air Minum Periode 2022-2023 |
|
24 | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air |
|
25 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/K/Pdt/2017 memerintahkan pengelolaan air di Jakarta oleh Palyja dan Aetra dikembalikan sepenuhnya ke PAM J | Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 31 / K / Pdt / 2017 ordered the management of water in Jakarta by Palyja and Aetra to be fully returned to PAM JAYA |
|
26 | Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt /2018 Tentang Pembatalan Kasasi tterkait pengelolaan air minum Jakarta oleh swasta | Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt /2018 Tentang Pembatalan Kasasi tterkait pengelolaan air minum Jakarta oleh swasta |
|