BRPAM Gagas Diskusi Pengakhiran Kerjasama PAM Jaya dan Mitra 2023

24 Agustus 2017

Masa pengakhiran Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PAM Jaya dan Mitra operator layanan air minum Jakarta, yaitu PALYJA dan Aetra (Mitra) akan otomatis berakhir secara legal tahun 2023. Kurang lebih enam tahun menjelang masa pengakhiran, BRPAM mengambil inisiatif mengajak para pelaku mendiskusikan isu pengakhiran tersebut. Bertempat di ruang pertemuan Lt-2 kantor BRPAM, Selasa (22/08) dilangsungkan pertemuan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pengakhiran PKS, antara lain PAM Jaya, Aetra, PALYJA dan Pemda DKI yang dalam hal ini diwakili oleh BPBUMD. Rapat dipimpin oleh Ketua BRPAMDKI, Donna Ria Silaen, yang menyampaikan bahwa untuk persiapan masa pengakhiran PKS 2023 para pemangku kepentingan perlu mengetahui hal-hal yang akan dilakukan, agar tidak terburu-buru bila saatnya tiba. Disampaikan Donna bahwa BRPAM telah bekerjasama dengan lembaga yang berpengalaman untuk melakukan kajian. Kajian yang diberi judul Kajian Identifikasi Hal-Hal Strategis Dalam Proses Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara PAM Jaya dengan Mitra Swasta Tahun 2023 akan dilakukan oleh lembaga Pusat Riset Bisnis, yang memiliki pengalaman luas dalam bidang isu-isu kerjasama dunia usaha.  “Ini pertemuan awal, jadi kami berharap agar bapak/ibu pihak yang terkait dengan pengakhiran ini dapat membuka diri dan menyampaikan pandangannya,  bila saatnya nanti tim kajian bertemu, mencari data dan berdiskusi dengan bapak ibu” kata Donna. Tim Kajian, yang dipimpin oleh Dr.Agung Nugroho, ahli administrasi bisnis tamatan Jerman yang juga akademisi, dengan anggota tim Dr. Yuliana W., ahli hukum bisnis dan persaingan usaha tamatan Eropa dan Putri P, master hukum bisnis dna kekayaan intelektual; memaparkan kerangk kerangka, kebutuhan data, metode pelaksanaan kajian, nara sumber dan jangka waktunya. Atas presentasi Agung, tanggapan konstruktif diberikan oleh peserta rapat. Diawali oleh M.Selim, Direktur Utama Aetra, Mitra PAM Jaya untuk layanan air di wilayah Timur Jakarta, menyampaikan kondisi-kondisi status kerjasama yang perlu dipahami oleh tim pengkaji, baik yang menyangkut data, dokumen turunan perjanjian, penafsiran asset, soal utang piutang lembaga dan sebagainya. Sejalan dengan Selim, Untung Suryadi, Direktur Umum PAM Jaya menyampaikan pentingnya pemahaman dan kajian rinci tentang keadaan dan aturan karyawan yang disebut dalam PKS dan aturan ketenagakerjaan. Pemikiran Untung itu diperkuat oleh Elly D. dan Budi.P, keduanya Senior Manager PAM Jaya, yang menjelaskan histori proses alih karyawan saat terjadi kerjasama dan implementasi yang terjadi selama ini. Hal senada juga dipertegas oleh Ria, Senior Manager PALYJA dan menyampaikan bahwa tim PALYJA akan terbuka mendiskusikan hal-hal krusial dan strategis untuk didalami dalam proses kajian ini.

Tanggapan dan harapan atas rencana kajian ini juga disampaikan oleh Imam Mutalip, Kepala Bidang  Usaha Pangan, Utilitas serta Perpasaran dan Industri BPBUMD DKI Jakarta. Imam berpandangan bahwa tim kajian perlu mempelajari pengalaman-pengalaman lembaga/badan usaha publik yang pernah mengalami proses pengakhiran dan bagaimana resiko yang harus ditanggung para pihak. “Kami berharap agar kajian ini memberikan pandangan kebijakan yang harus diambil oleh Pemda DKI menjelang dan saat proses pengakhiran berlangsung” kata Imam. 

Terhadap output pekerjaan kajian ini, Dormaringan Saragih, Sekretaris BRPAM menyampaikan agar disusun roadmap yang menjelaskan jenis isu strategisnya, bentuk aktifitas yang perlu dilakukan para pihak, jangka waktu dan pihak yang bertanggunjawab. “Paparannya harus jelas, konkrit , tidak normatif dan mudah dipahami” kata Dormaringan.  Hal senada disampaikan oleh Ferdy B. Madian, Anggota BRPAM, yang meminta agar tim studi segera mempersiapkan agenda yang berisi isu dan jadwal untuk pertemuan dengan para pihak. “BRPAM akan menyiapkan surat yang diperlukan untuk kelancaran kajian ini” kata Ferdy.

Diakhir pertemuan, Donna menyampaikan bahwa kajian akan bekerja selama dua bulan kedepan dan diharapkan kerjasama semua pihak. Disampaikan juga bahwa bila saatnya tiba dan studi selesai, akan dilakukan diskusi untuk membahas temuan-temuanya, dan berharap agar para pihak berkenaan hadir. (dhs).


Berita Terkait Layanan Air Minum

Anies: Kerjasama Penyediaan Air Bersih dari Tangerang Diperpanjang

tirto.id
tirto.id - Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Pemerintah ... Baca Selengkapnya  

Pemprov DKI Lanjutkan Kerjasama dengan Pemkab Tangerang untuk Suplai Air Bersih

okezone.com Selasa 13 Februari 2018 Harits Tryan Akhmad
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait ... Baca Selengkapnya  

Pemprov Targetkan Pengambilalihan Pengelolaan Air di DKI Rampung Maret

Berita Satu Minggu, 11 Februari 2018, Oleh: Bernadus Wijayaka / BW
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan air di wilayah Jakarta sesuai ... Baca Selengkapnya  

Cerita Sandiaga Soal Banjir di Paris hingga Putusan MA

Republika.co.id Sabtu 10 Februari 2018 Rep: Sri Handayani/ Red: Nidia Zuraya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu rutinitas harian Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga ... Baca Selengkapnya  

Sandi Belajar dari Mantan Wali Kota Paris untuk Stop Swastanisasi Air

Kompas.com - 09/02/2018
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI ... Baca Selengkapnya