PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI NO : 02/001/PUM/PPBR/VI/2017

21 Juni 2017

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta akan memperpanjang proses Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Sebagai Berikut :

 1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Identifikasi Hal-Hal Strategis Dalam Proses Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Antara PAM JAYA dan Mitra Swasta di Tahun 2023.

Nilai Total Pagu

:

75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) termasuk Pajak-Pajak yang harus ditanggung oleh penyedia jasa sesuai dengan aturan yang berlaku (PPH 23, PPN dll)

Sumber Pendanaan

:

Rencana Anggaran Belanja (RAB) Badan Regulator PAM DKI Jakarta Tahun 2017

 2. Persyaratan Peserta

Lembaga Riset / Universitas/Yayasan/ Organisasi Berbadan Hukum yang mempunyai kapabilitas untuk melakukan Kajian dan penelitian di bidang kerja sama unit usaha, hukum bisnis dan ekonomi, keuangan, teknik lingkungan dan bisnis organisasi terkait layanan publik. Bagi yang mempunyai pengalaman khusus di bidang Pelayanan Air Minum, sangat dipertimbangkan.

Peserta harus memiliki Tenaga Ahli (TA) yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

 

  • 1 (satu) orang tenaga ahli (TA-1) dengan latar belakang Hukum, terutama yang menguasai hukum bisnis/ bisnis korporasi. Pengetahuan dalam bisnis korporasi pelayanan terkait isu air sangat   Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dan pendidikan minimal Strata-2 (Master) yang berhubungan dengan Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penelitian dan memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik.
  • 2 (dua) orang Tenaga Ahli (TA-2) dengan latar belakang Ekonomi /Bisnis / Keuangan/Teknik Lingkungan yang memiliki pengalaman dalam isu-isu terkait pengelolaan air minum. Minimum pendidikan Strata Sarjana (S1) dan berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidangnya. Memikiki pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian dan pengorganisasian kegiatan.

 3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan akan dimulai pada tanggal 21 Juni 2017.

 

Bagi PEMINAT, diharuskan mengirimkan Profil Lembaga Pendidikan / Organisasi Perusahaan, dan diterima selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.00 WIB, ke alamat e-mail: sekretariat@brpamdki.org atau sekretariat.brpamdki@gmail.com (dalam  bentuk elektronik file) atau bila dalam bentuk paper-based ke alamat:

Kantor Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta

Jl. Pejompongan Raya No. 57 Jakarta Pusat 10210

Tidak dipungut biaya dan Hanya Peserta yang memenuhi kualifikasi yang akan kami undang untuk dinilai dan mengikuti tahap selanjutnya.

Keputusan Badan Regulator bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

 

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

 

Panitia Pengadaan Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta


Berita Terkait Layanan Air Minum

Anies: Kerjasama Penyediaan Air Bersih dari Tangerang Diperpanjang

tirto.id
tirto.id - Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Pemerintah ... Baca Selengkapnya  

Pemprov DKI Lanjutkan Kerjasama dengan Pemkab Tangerang untuk Suplai Air Bersih

okezone.com Selasa 13 Februari 2018 Harits Tryan Akhmad
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait ... Baca Selengkapnya  

Pemprov Targetkan Pengambilalihan Pengelolaan Air di DKI Rampung Maret

Berita Satu Minggu, 11 Februari 2018, Oleh: Bernadus Wijayaka / BW
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih pengelolaan air di wilayah Jakarta sesuai ... Baca Selengkapnya  

Cerita Sandiaga Soal Banjir di Paris hingga Putusan MA

Republika.co.id Sabtu 10 Februari 2018 Rep: Sri Handayani/ Red: Nidia Zuraya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu rutinitas harian Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga ... Baca Selengkapnya  

Sandi Belajar dari Mantan Wali Kota Paris untuk Stop Swastanisasi Air

Kompas.com - 09/02/2018
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI ... Baca Selengkapnya