BRPAM Hadiri Seminar Raperda Perumda Air Jakarta di DPRD

27 April 2017

Untuk memantapkan persiapan rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Dearah (Raperda)  terkait pembentukan perusahaan air daerah di Jakarta, DPRD mengundang BRPAM bersama para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi terkait Raperda air tersebut. Kegiatan tersebut dilangsungkan dengan metode seminar, pada Selasa (25/04/17) bertempat di Ruang Serbaguna Lt 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Hotma Merry.

Dua pembicara utama dalam seminar tersebut adalah Agus Pambagyo, ahli Kebijakan Publik dan Faisal Basri, ahli Ekonomi Pembangunan. Dalam pengantar diskusi, Merry menyampaikan bahwa seminar ini menjadi titik penting untuk mendapatkan masukan ahli terkait substansi yang akan dibahas dalam proses penyusunan Raperda pembentukan perusahaan umum daerah air Jakarta. Agus Pambagyo, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa rencana pembentukan perusahaan terpadu untuk mengurus air Jakarta merupkan langkah bagus. Perusahaan air tersebut adalah penggabungan antara PAM Jaya (BUMD DKI yang mengurus air minum) dan PD PAL Jaya (BUMD DKI yang mengurus air limbah). Penggabungan diharapkan akan meningkatkan layanan publik dan efisiensi tata kelola perusahaan.  Sejalan dengan Agus, Faisal Basri menyampaikan bahwa penggabungan PAM Jaya –PD PAL akan mendorong adanya konsep pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam perencananaan infrastruktur, penggabungan ini akan mengurangi Capital Expenditure dan kedepannya menciptakan infrastruktur yang  menyatu dengan pipa gas, gas untuk transportasi dan sebagainya. “Konsep penyatuan ini mengarah pada green infrastructure” kata Faisal.

Terkait dengan masukan public, Penny Susanty,  Direktur Eksekutif  Gerakan Ciliwung Bersih, menyampaikan agar DKI juga mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait sanitasi. Oleh Penny, yang pernah menjabat Kepala BLHD DKI, dikatakan bahwa sejak tahun 1989 pembahasan sanitasi kota telah dilangsungkan, dan hasilnya adalah berdirinya PD PAL.

Masukan lain berasal dari Dormaringan Saragih, Sekretaris BRPAM, yang menyoroti perlunya strategi perencanaan yang terintegrasi, master plan, antara AM dan AL. Bagi Dormaringan, konsep penyatuan ini sejalan dengan semangat peningkatan tanggung jawab pengelolaan air buangan. “Selama ini urusan air limbah selalu IMBY, In my Back Yard. Dengan penyatuan ini perusahaan ini akan bertanggungjawab dari hulu ke hilir air minum dan air limbah” urai Dormaringan. Beberapa data disampaikan untuk menegaskan pentingnya perhatian atas penyatuan ini dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Selain itu diingatkan juga agar dipikirkan penyatuan program dan kebijakan antara SKPD dengan perusahaan yang akan dibentuk. Urusan penciptaan demand (demand creation) untuk air limbah harus dimasukkan dalam kegiatan SKPD secara terprogram, sembari menjelaskan peran para pihak dalam urusan sanitasi, yaitu penyediaan layanan (Suppy Side), penciptaan kebutuhan (Demand Creation) dan penyediaan kebijakan yang mendukung (Enabling Environment).

Senada dengan Dormaringan, Erwin dari PD PAL, menyoroti perlunya perencanaan terpadu dan rencana detail jangka panjang dan jangka pendek untuk melayani penduduk Jakarta dalam urusan air limbah. Erwin, dan juga Hidayat dari PAM Jaya, menyampaikan perlunya perhitungan dan penyediaan biaya yang memadai untuk menjalankan bisnis perusahaan ini dengan baik.

Atas masukan tersebut, Agus Pambagyo, Faisal Basri dan Merry Hotma menyampaikan bahwa rencana bertahap dan keterpaduan pembangunan yang jangka pendek dan jangka panjang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Diakhir acara, Moderator, Untung Suryadi yang adalah Direktur Umum PAM Jaya, menyampaikan beberapa catatan hasil disksusi seminar, antara lain:

  • Penggabungan harus memikirkan aspek water cycle management, antara air minum dan air limbah
  • Sembari proses perencanaan terpadu berjalan, akan ada pendekatan model on-grid dan off-grid terhadap pengelolaan air limbah
  • Economic Scale atas penggabungan harus dihitung sebagai dasar pengambilan kebijakan
  • Penataan dalam penggabungan perusahaan PAM Jaya dan PD PAL adalah untuk tujuan perencanaan dan pembangunan daerah DKI Jakarta yang berkelanjutan
  • Karena lebih bersifat pengelolaan hal teknis dan biaya, dimensi politis penggabungan relatif kecil.

Seminar ditutup oleh Wakil Ketua Bapemperda, Hotma Merry seraya menyampaikan bahwa pertemuan public terkait Raperda penggabungan ini masih akan dilakukan sebelum pembahasan tingkat di tingkat dewan. (DHS/emj)


Berita Terkait Layanan Air Minum

Aturan Pelarangan Penggunaan Air Tanah Sedang Digodok Pemprov DKI

http://nusantara.rmol.co JUM'AT, 16 MARET 2018
RMOL. Pemprov DKI dalam akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan Penggunaan ... Baca Selengkapnya  

Pemprov Diminta Kaji Kesiapan PAM Jaya Sebagai Penyalur Air

rmol.co JUM'AT, 16 MARET 2018
RMOL. Pemprov DKI Jakarta harus mempertimbangkan kesiapan PT Perusahan Air Minum (PAM) Jaya untuk ... Baca Selengkapnya  

Pengambilan Air Tanah Secara Ilegal, Ini Komentar PAM Jaya

http://www.republika.co.id Kamis 15 Maret 2018 Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Andri Saubani
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat regulasi yang mengatur ... Baca Selengkapnya  

Swasta Sarankan Anies Bertahap Larang Penggunaan Air Tanah

CNN Indonesia | Kamis, 15/03/2018
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aetra Air Jakarta menyarankan Pemprov DKI untuk tidak serta-merta ... Baca Selengkapnya  

Pemenuhan Kebutuhan Air Jakarta dari PAM Jaya Masih 60 Persen

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Rabu, 14/03/2018
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemenuhan kebutuhan air bersih oleh Perusahaan Daerah Perusahaan Air ... Baca Selengkapnya